Berita Kanan Kiri

Jakarta(Beritakanankiri),  Ketum DPP APIB Erick Sitompul Minta Jokowi  Desak Joe Biden Saat Ke AS Agar Israel Patuhi Resolusi Majelis Umum Sidang PBB Ketum DPP APIB Erick Sitompul Minta Presiden Jokowi gunakan Pengaruhnya Selaku Mantan Ketua G20 untuk mendesak Presiden AS Joe Biden saat kunjungan kerja ke AS beberapa hari lagi,  agar Israel mematuhi resolusi Majelis Umum PBB yang di gelar bulan lalu dengan resolusi Gencata Senjata Kemanusiaan dan Jeda Bala Bantuan. Demikian di sampaikan Erick Sitompul, Ketua Umum DPP APIB ( Aliansi Profesional Indonesia Bangkit ) selaku sebuah Ormas Profesional yang di kenal cukup kritis terhadap persoalan Ketidak Adilan yang terjadi di tanah air maupun di luar negeri, kepada media (10/11/2023) Penentuan Resolusi itu dihadiri 191 negara anggota PBB, hanya 16 negara yang menolak Resolusi itu termasuk Israel, AS dan lainnya dan terdapat sekitar 164 an negara tidak  menginginkan penyerangan brutal tidak ber perikemanusiaan i...

Jakarta(Beritakanankiri),  Survei nasional yang dilakukan Parameter Politik Indonesia (PPI) terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu setengah tahun periode keduanya. Hasilnya, cukup mengagetkan. Tingkat kepuasan warga di pededaan lebih tinggi daripada kota. Dalam survei terbaru itu, PPI menemukan 70 persen warga desa puas atas kinerja Jokowi. Yang tidak puas sebanyak 23,6 persen, dan yang tak menjawab 6,4 persen. Sedangkan warga kota yang puas adalah 60,8 persen, yang tidak puas 34,5 persen dan tak menjawab 4,7 persen. ”Secara keseluruhan, PPI mendapati sebanyak 65,4 persen masyarakat puas dengan kinerja Jokowi dan 29,1 persen tidak puas, serta 5,5 persen tidak menjawab,” kata Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno dalam mengantar rilis survei lembaganya, Minggu 21 Fenruari 2021. Bila membandingkan demografi, tingkat kepuasan lebih banyak di Jawa (66,5 persen) dibandingkan luar Jawa (64,0 persen). Untuk responden di Jawa sebanyak 28,5 persen tidak puas da...

Jakarta(Beritakanankiri),  Indonesia di era Presiden Jokowi disebut tengah dilanda banyak penyakit, polarisasi politik, dan sangat berbahaya apabila tidak segera diobati. Demikian dikemukakan Ketua Dewan Pengurus LP3ES Abdul Hamid saat membuka diskusi publik bertajuk "Masa Depan Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan Berkaca pada Kontroversi 349 T Kementerian Keuangan RI" kerja sama dengan Universitas Paramadina, belum lama ini. Abdul Hamid juga menyatakan bahwa masalah-masalah polarisasi dan politik identitas harus serius diatasi agar tidak terus-menerus menjadi penyakit berkepanjangan yang seringkali dimanfaatkan pada saat terjadinya hajatan politik seperti pemilu dan pilkada. "Negeri ini harus diobati agar tidak terus-menerus ada di dalam siklus kekerasan” lanjutnya. Sebagai narasumber pertama, ekonomi senior Rizal Ramli mendorong intelektual perlu aktif terlibat dalam isu-isu publik. “Melihat refleksi akademisi di masa perang kemerdekaan di mana mereka bera...